JN NEWS, JAKARTA – Kasus dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang melibatkan anggota polisi di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian serius dari sejumlah lembaga. Salah satu organisasi yang memberikan tanggapan tegas adalah Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia.
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini dengan serius, termasuk mengkritisi mutasi mendadak yang dilakukan terhadap 14 anggota Satreskrim Polresta Kupang yang sebelumnya berhasil mengungkap jaringan mafia BBM di NTT.
“Kami serius mengawal kasus mafia BBM ini, termasuk mutasi dadakan terhadap 14 anggota Satreskrim Polresta Kupang yang berhasil mengungkap persoalan mafia BBM di NTT,” ujar Gabriel belum lama iniJumat (26/07/2024).
Sebagai bentuk komitmen, KOMPAK Indonesia akan melaporkan beberapa oknum anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT serta anggota polisi lainnya yang diduga melindungi mafia BBM ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan Komisi III DPR RI.
Laporan tersebut akan mencakup kinerja Propam Polda NTT dalam menangani kasus mafia BBM yang diduga dilindungi oleh oknum anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Kriminal Khusus (Krimsus) Polda NTT, serta mutasi besar-besaran anggota Satreskrim Polresta Kupang.
“Kami melihat ada ketidakseriusan dalam penanganan anggota polisi yang diduga menjadi pelindung mafia BBM, serta adanya dugaan gratifikasi dan maladministrasi di tubuh Polda NTT terkait mutasi berjamaah anggota Satreskrim Polresta Kupang,” jelas Gabriel.
Lebih lanjut, Gabriel meminta Kapolri dan Kapolda NTT untuk bertanggung jawab atas mutasi besar-besaran yang terjadi di tengah upaya Polresta Kupang mengusut kasus mafia BBM. Ia juga berharap agar lembaga terkait segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi.
“Kasus mafia BBM dan mutasi berjamaah ini adalah masalah serius yang perlu dibahas oleh Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda NTT,” tambahnya.
Gabriel juga menyampaikan bahwa dugaan penyelundupan BBM ke wilayah perbatasan hingga ke negara Timor Leste, yang diduga dibekingi oleh oknum polisi, harus segera diungkap.
Sebelumnya, KOMPAK Indonesia telah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menangkap para pelaku dan aktor intelektual di balik mafia BBM di NTT. Gabriel menekankan pentingnya menangkap dan memproses secara hukum seluruh jaringan mafia BBM yang diduga dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum.
“Kami menyerukan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan memproses hukum semua pelaku yang terlibat dalam kasus mafia BBM bersubsidi yang diduga diselundupkan ke negara Timor Leste dan perbatasan RI-RDTL,” tegas Gabriel.
Kedua, KOMPAK Indonesia mendesak KPK RI untuk menangkap dan memproses hukum pemberi dan penerima gratifikasi hasil mafia BBM bersubsidi yang diselundupkan ke Timor Leste dan beredar di wilayah NTT. Ketiga, mereka mengajak solidaritas seluruh rakyat NTT serta pers untuk mendukung presiden dan KPK RI dalam membongkar tuntas jaringan mafia penyelundupan BBM bersubsidi.
Gabriel Goa mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam jaringan mafia BBM ini segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku demi keadilan dan kepentingan rakyat NTT.
Reporter: Adrianus Ama
Editor: Marten Kilibatu
