JN NEWS, FLOTIM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan identifikasi dan pendataan kerusakan rumah warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Kegiatan ini menyasar tiga desa yang tidak wajib direlokasi, yaitu Desa Pululera, Desa Boru Kedang, dan Desa Boru.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah mempersiapkan skema dana stimulan untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunungapi Lewotobi Laki-laki.
Besaran bantuan yang disediakan meliputi Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, menekankan bahwa dana ini hanya boleh digunakan untuk membangun rumah.
“Uang itu hanya boleh untuk membangun rumah, tidak boleh untuk beli motor, mobil, atau yang lainnya,” tegas Jarwansyah, Senin (19/11/2004)
Selain identifikasi kerusakan, BNPB bersama Pemerintah Daerah Flores Timur juga mengadakan sosialisasi rencana relokasi untuk korban terdampak erupsi pada Minggu (17/11). Deputi Jarwansyah memimpin langsung kegiatan ini dengan berkeliling ke pos pengungsian, menemui kepala desa, dan menjaring masukan terkait lokasi permukiman baru.
Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), zona aman Gunung api Lewotobi Laki-laki berada di luar radius enam kilometer dari puncak. Karena itu, terdapat enam desa yang direkomendasikan untuk direlokasi, yakni Desa Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawokote di Kecamatan Wulanggitang, serta Desa Nobo dan Dulipali di Kecamatan Ile Boleng dan Ile Bura. Jumlah total warga yang akan direlokasi mencapai 2.209 kepala keluarga (KK) menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Flores Timur.
Jarwansyah meminta para kepala desa untuk membantu menyebarkan formulir pernyataan kesediaan relokasi kepada warganya, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri. “Jika warga tidak hafal NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK, maka tulis nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nanti akan kami cek di Dukcapil,” ujarnya.
Opsi dan Fasilitas Relokasi
Dalam sosialisasi tersebut, Jarwansyah menjelaskan dua skema relokasi yang ditawarkan. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah akan menyediakan lahan dan membangun rumah. Opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana rumah akan dibangun oleh pemerintah di atas lahan milik warga sendiri.
Rumah yang akan dibangun menggunakan tipe RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) tahan gempa tipe 36, dengan luas lahan per rumah sebesar 90 meter persegi.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi warga terdampak dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di masa depan. Pemerintah juga meminta dukungan masyarakat untuk mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi di kawasan terdampak. (*Alws)
Editor: Marten Kilibatu
