JN NEWS, MEDAN – Anggaran Pilkada Serentak 2024 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 41 triliun, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024. Anggaran ini dihimpun dari berbagai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati antara pemerintah daerah (pemda) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran tersebut telah diikat dalam perjanjian yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pilkada.
“Ada anggaran untuk KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Sejak tahun lalu, Kemendagri telah menginstruksikan setiap pemda untuk mengalokasikan 40 persen anggaran pilkada dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban anggaran yang harus ditanggung pemda secara bertahap.
Dalam paparannya, Tito menyebutkan bahwa sebanyak 541 pemda telah menganggarkan total Rp 28,75 triliun untuk kebutuhan KPU di masing-masing wilayah. Sementara itu, 518 pemda menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,55 triliun untuk Bawaslu setempat. Namun, masih ada 23 pemda di Aceh yang belum menandatangani NPHD dengan Panwaslu.
Dari sisi pengamanan, sebanyak 314 pemda telah mengalokasikan Rp 871,66 miliar untuk TNI di kesatuan setempat, dan 333 pemda lainnya menyediakan Rp 2,83 triliun untuk kepolisian. Total anggaran pemda yang dialokasikan untuk Pilkada 2024 ini masih berpotensi bertambah karena beberapa daerah belum meneken NPHD dengan pihak terkait.
Tito menegaskan pentingnya memastikan agar realisasi anggaran tidak terhambat untuk kelangsungan Pilkada 2024. Ia mengakui bahwa pemenuhan anggaran pilkada selalu menjadi tantangan sejak pilkada sebelumnya.
“Pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, saya harus rutin berkeliling untuk memastikan pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati,” kata Tito.
Dalam penutupnya, Tito meminta para gubernur untuk menindaklanjuti rapat lanjutan guna memastikan realisasi anggaran mencapai 100 persen. “Kami akan follow up setiap bulan. KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan jika anggaran sudah 100 persen,” tegas mantan Kapolri itu.
Reporter: Fahrul
Editor: Marten Kilibatu
