JN NEWS, SIKKA – Bantuan alat penangkapan ikan berupa rompong yang diterima oleh kelompok nelayan Tanjung Sendiri, Krokowolon, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka yang bersumber dari Dana Desa Waira, menuai kontroversi.
“Kami dari TPK hanya terlibat pada tahap awal dan survei. Namun, saat pembelanjaan dilakukan, kami tidak dilibatkan. Kami tidak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan dan apa kendalanya sehingga permintaan lima set hanya dipenuhi satu set,” ungkap Ike sapaan akrabnya kepada jejaknegeri.news di kediamannya, Rabu (17/7/2024).
Baca juga: https://jejaknegeri.news/daerah/dugaan-penyalahgunaan-dana-bumdes-waiara-ketua-bpd-angkat-bicara/
Ike juga menambahkan bahwa seharusnya pengelolaan dana dilakukan oleh TPK dengan pihak desa menerima laporan dari mereka. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, kaur desa yang membelanjakan alat tersebut tanpa melibatkan TPK.
“Kalau kelompok nelayan menolak, saya rasa sangat wajar,” tambahnya.
Muhamad Yakob, Ketua Kelompok Nelayan Tanjung Sendiri, mengkonfirmasi penolakan bantuan tersebut. Saat ditemui di kediamannya di Dusun Krokowolon, Yakob mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal mereka.
“Kami mengharapkan bantuan yang dikirim kembali harus sesuai dengan kesepakatan awal karena semua anggaran sudah disepakati bersama,” ujarnya.
Adrianus Rinto, Ketua BPD Desa Waiara, meminta pihak desa dan TPK untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi.
“Kami dari BPD ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Mengapa bantuan di Dusun Waiara dan Wairwerut lengkap, sedangkan di Dusun Krokowolon selalu kurang? Ini termasuk bantuan untuk nelayan dan UMKM seperti bengkel. Dana desa sebesar 20 persen seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Adrianus berharap Pemerintah Desa Waiara segera melakukan rapat evaluasi terkait proses pembelanjaan bantuan untuk nelayan. Ia juga meminta keterangan mengapa anggaran yang sudah sesuai permintaan masyarakat masih mengalami kekurangan dalam realisasinya.
Sementara itu, melalui pesan WhatsApp, Pj Kades Desa Waiara, Laurensius Lau, menjelaskan bahwa bantuan tersebut memang dialokasikan per kelompok, namun nelayan menginginkan bantuan secara perorangan.
“Kalau perorangan, anggaran kita tidak cukup, jadi kami harus undang mereka kembali untuk diskusi. Terkait keterlibatan TPK, mereka memang terlibat, tapi Ketua TPK sering kali terlalu sibuk. Jadi, jika Ketua TPK mengatakan tidak terlibat, saya juga sudah tidak mengerti lagi,” tuturnya.
Reporter: Albert Cakramento
Editor: Marten Kilibatu
