Reporter: Aris Halilintar
JN NEWS, SIKKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Marinus Manis, S.M., mengadakan reses pertamanya di Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (24/10/2024).
Acara ini merupakan bagian dari agenda reses yang dilakukan Marinus di beberapa wilayah Kabupaten Sikka untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Acara reses yang berlangsung di salah satu rumah warga Desa Nenbura tersebut berjalan lancar, dengan kehadiran warga dari tiga dusun yang menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Marinus, dalam kesempatan tersebut, menyerap banyak aspirasi, terutama terkait infrastruktur, listrik, dan air bersih yang masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung, Marinus Manis mengungkapkan bahwa usulan warga mengenai perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan listrik, dan akses air bersih akan menjadi fokus utamanya. Selain itu, warga juga menyoroti perlunya pembangunan turap untuk mencegah abrasi dan peningkatan fasilitas keagamaan seperti kapela di tiga dusun di Nenbura.
“Saya akan membawa usulan-usulan ini ke tingkat yang lebih tinggi, dan semoga bisa segera terealisasi. Kami siap menjembatani agar jaringan listrik serta keluhan lain dari warga bisa terakomodasi,” ujar Marinus Manis.
Marinus menekankan bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat kecil, dan karena itu ia akan berjuang sungguh-sungguh demi kesejahteraan mereka. Ia juga berkomitmen untuk tidak menggunakan gajinya untuk kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anaknya, karena sebelumnya ia telah mempersiapkan usaha mandiri sebelum menjadi anggota DPRD.
“Istri dan anak saya tidak mengharapkan apa pun dari gaji saya. Saya telah menyiapkan usaha saya sejak sebelum terpilih. Saya berjanji akan berjuang demi masyarakat kecil,” tegasnya.
Aris salah satu warga Dusun Hepang, secara tegas menyampaikan keluhannya. Menurutnya, meskipun Indonesia telah lama merdeka, masyarakat di daerahnya belum merasakan dampak kemerdekaan tersebut sepenuhnya.
“Bicara soal kemerdekaan dalam konteks pembangunan infrastruktur, kami masih jauh dari kata layak. Jalan, air, dan listrik masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi,” ungkap Aris. Ia juga mengkritik bahwa program pemerintah pusat, seperti Indonesia Terang, hanya membuat masyarakat Dusun Hepang menjadi “penonton setia.”
Editor: Marten Kilibatu
