JN NEWS, FLOTIM – Di tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Boru meluncurkan serangkaian program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dengan total pendapatan sebesar Rp1.581.752.824 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) sebesar Rp1.154.024.000, Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp10.434.984, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp417.289.840, desa ini berupaya memaksimalkan potensi anggaran untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam bidang pemerintahan, anggaran sebesar Rp499.971.848 dialokasikan untuk berbagai sub bidang seperti penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
“Kelembagaan yang kuat akan mendukung pelaksanaan program-program desa dengan lebih efektif,” tutur Kepala Desa Boru, Alfons Klasa Soge, S.E dalam wawancara eksklusif bersama jejaknegeri.news, belum lama ini, Senin (15/7/2024).
Baca berita: https://jejaknegeri.news/nasional/menteri-pupr-pastikan-kesiapan-infrastruktur-ikn-jelang-perayaan-hut-ke-79-ri/
Pada bidang pembinaan kemasyarakatan, Pemdes Boru menganggarkan Rp13.040.830 untuk pembinaan lembaga adat dan PKK.
“Dana ini diharapkan dapat memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam menjaga budaya dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa,” ujar Alfons.
Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, anggaran sebesar Rp157.352.830 dialokasikan untuk berbagai program seperti penguatan ketahanan pangan tingkat desa, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
“Program ini mencakup peningkatan kapasitas TP PKK desa, pelatihan penyuluhan anak, peningkatan perlindungan anak bagi guru TK dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat bagi remaja,” sambungnya.
Bidang pelaksanaan pembangunan desa mendapat alokasi terbesar dengan total Rp743.955.000. Dana ini digunakan untuk sub bidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan PAUD/TK/TPK/TPQ/Madrasah non formal milik desa, sub bidang kesehatan yang meliputi penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, dan insentif kader posyandu), penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (edukasi kehamilan dini bagi remaja), penyelenggaraan desa siaga (pra deklarasi STBM), Sub bidang kawasan pemukiman seperti pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa dan peningkatan sanitasi pemukiman. Selain itu ada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (penyelenggaraan informasi publik desa), serta sub bidang pariwisata dan budaya.
“Pada sub bidang pariwisata dan budaya, kami akan membangun korke atau rumah adat milik desa yang bercorak budaya,” kata Alfons.
Baca berita: https://jejaknegeri.news/nasional/anggaran-pilkada-serentak-2024-melejit-hingga-rp-41-triliun/
Selain itu, Pemerintah Desa Boru juga memprioritaskan anggaran sebesar Rp171.200.000 untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Anggaran ini digunakan untuk bantuan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi, bantuan langsung tunai (BLT), dan kebutuhan mendesak lainnya.
Dengan berbagai program strategis ini, Alfons berharap dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan memajukan desa secara berkelanjutan. Dia juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program ini demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Marten Kilibatu/Redaksi
